Pemilu 2024 Menghitung Hari, Komisi II Tegaskan Netralitas ASN Mutlak

27-11-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11/2023). Foto: Prima/nr

 

PARLEMENTARIA, Sidoarjo - Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024 yang sudah mengitung hari. Hal ini disampaikan Aminurokhman saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11/2023).


"Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, bagi kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN ini tidak terlibat secara langsung dalam arus politik," tegas Aminurokhman kepada Parlementaria. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dalam paparannya menegaskan untuk mendukung netralitas ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo melakukan pemantauan hingga sosial media seluruh ASN. Bagi ASN yang terbukti melakukan like dan komentar dukungan bagi peserta pemilu 2024 akan mendapat sanksi berupa teguran.

 

"Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, bagi kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN ini tidak terlibat secara langsung dalam arus politik," 


"Menurut saya itu juga sesuatu yang mungkin dilakukan oleh yang bersangkutan secara tidak sadar dicegah jadi diingatkan agar apa yang terbiasa dilakukan di media sosial harus terkendali terkontrol agar tidak masuk ruang-ruang yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan," terang Legislator Dapil Jatim II tersebut.


Politisi Fraksi Nasdem ini mengapresiasi ketegasan Bupati Sidoarjo dalam hal menegakan netralitas ASN untuk menghadapi pemilu 2024 tersebut. "Bupati Sidoarjo saya rasa cukup bijaksana mengantisipasi dan mencegahnya agar ASN tidak terjerat pada ranah pidana pemilu," tutupnya. (pdt/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...